IGI Minta Kemendikbud Ingatkan Guru Tidak Beri Banyak Tugas

Pekanbaru (Bingkai Riau) - Seorang siswi SMA berinisial MI (16), di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas terbujur kaku di bawah tempat tidurnya pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Korban tewas diduga karena bunuh diri dengan cara minum racun rumput. Alasannya, karena depresi dengan banyaknya tugas sekolah yang dilakukan secara daring.

 

Kejadian itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ikatan Guru Indonesia.

 

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli menyampaikan, kejadian bunuh diri siswa di Gowa seharusnya bisa menjadi alarm yang keras bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar bisa mengingatkan kepada guru-guru tidak memberikan tugas yang banyak pada saat pembelajaran jarak jauh ( PJJ) atau online.

 

Karena, dengan banyaknya beban tugas bisa memberikan dampak depresi kepada para siswa. "Stres dialami siswa akibat PJJ tidak memiliki standar khusus dan cenderung memberatkan siswa dari tugas yang diberikan guru. Dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa. Ini jadi alarm bagi pemerintah untuk mengingatkan guru," ungkap Muhammad Ramli dalam keterangan resminya, Senin (19/10/2020).

 

Dia menekankan, standar penugasan oleh guru juga tidak diatur, baik oleh Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan Kabupaten Kota.

 

Bisa dibayangkan jika setiap guru memberikan satu saja tugas setiap minggu maka setiap siswa akan mendapatkan 14-16 tugas yang harus dituntaskan, sebelum mata pelajaran dilanjutkan minggu depannya.

 

Memang guru, kata dia, sangat mudah memberikan tugas, apalagi mereka saat ini didukung dengan Learning Management System (LMS), jadi tak perlu tampil di depan kelas lagi dan cukup memberikan tugas lewat LMS yang ada. Namun, mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut.

 

Guru harus peka beban siswa

Seharusnya, dia mengharapkan, kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa, akibat banyaknya penugasan penugasan yang dilakukan oleh para guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa. Sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya.

 

Setiap daerah, lanjut dia, seharusnya mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya, ketersediaan alat baik berupa tablet smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya.

 

Kemudian mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak berlepas tangan cukup dengan memberikan kuota data kepada siswa saja.

 

"Tetapi, pemerintah harus memahami secara penuh suasana dan kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dan semua itu seharusnya diatur dan dibuat standarnya oleh Kemendikbud," tegas dia.

 

Dia menambahkan, Ikatan guru Indonesia sejak awal sudah menyampaikan pesan kepada Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

 

"Namun hingga saat ini upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu. Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik," pungkas dia. (brc)

 

Sumber: KOMPAS.com