PT SPS Kembali Mangkir Dalam Hearing, DPRD Kampar Bersama Tim Turun ke Lokasi Rabu Depan

BANGKINANG (Bingkai Riau) - PT Surya Parma Sejahtera (SPS) kembali tidak hadir atas undangan dari Komisi I DPRD Kampar terkait sengketa lahan antara SPS dengan masyarakat Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur, Senin (25/9) siang di gedung DPRD Kampar. Walaupun pihak PT SPS tidak hadir, Komisi I DPRD Kampar tetap lanjut rapat dengar pendapat/hearing.

Walaupun sudah 2 kali PT SPS dan PT Erind Perkasa tidak hadir atas undangan DPRD Kampar tersebut Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol tetap melanjutkan hearing dengan masyarakat Pulau Birandang dan juga dihadiri oleh pihak BPN Kampar, Dinas Perkebunan Kampar, Kasubag Protokol dan Tapen Sekdakab Kampar serta Kepala Desa Pulau Birandang.

Anggota Komisi I DPRD Kampar, Yuli Akmal dalam hearing dengan tegas mengatakan, “Ketidak hadiran yang kedua kalinya PT SPS dalam hearing di DPRD Kampar suatu bukti bahwa PT SPS tidak ada niat baik untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat,” katanya.

Diterangkan lebih lanjut oleh Yuli Akmal, sudah seharusnya kita melakukan investigasi kelokasi lahan yang sengketa tersebut. Dengan kita turun kelapangan lansung dan kita bisa melihat seperti apa kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilahan sengketa tersebut.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh seorang perwakilan masyarakat Pulau Birandang, Rahmat dengan tegas mengatakan, “PT SPS sudah 2 kali tidak mengindakan undangan dari DPRD Kampar. Bagaimana sengketa lahan akan selesai, sementara perusahaan tidak hadir dalam hearing dan hal tersebut tidak ada niat baik perusahaan,” terangnya.

Sudah seharusnya kita bersama untuk turun lansung kelokasi lahan yang sengketa tersebut, semakin cepat kita turun kelokasi semakin baik. Kapan perlu hari ini lansung  kelokasi, karena semua yang hadir didalam hearing sudah lengkap dan hanya saja pihak perusahaan  yang tidak hadir, kata Rahmat.

Akirnya rapat dengar pendapat yang dipimpin lansung oleh Ketua Komisi I DPRD Kampar Repol memutuskan untuk turun bersama hari Rabu depan (27/9) kelahan PT SPS. ”Rabu depan (27/9), kita bersama dengan BPN Kampar, Dinas Perkebunan serta Bagian Pemerintahan Sekdakab Kampar untuk turun kelokasi lahan sengketa di Pulau Birandang dengan PT SPS,” tegasnya.

Kita minta kepada pihak – pihak terkait agar menunda proses pengajuan HGU PT SPS, karena lahan PT SPS sekarang ini masih ada masalah dengan masyarakat Pulau Birandang. Lebih baik PT SPS secepatnya menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat, seru Repol. (yl)