PEKANBARU (Bingkai Riau) - DPRD Kota Pekanbaru mengelar rapat paripurna ke-3 masa sidang ke I (kesatu red) dalam penyampaian pokok-pokok pikiran melalui berbagai macam agenda, Selasa (12/2) di ruang rapat DPRD Pekanbaru.
Agenda pokok-pokok pikiran itu mulai dari studing banding, rapat dengar pendapat atau hearing, hasil turun ke lapangan atau reses hingga melalui hasil musrenbang. Rapat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekanbaru ini langsung dipimpin Wakil DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga.
Turut hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Noer MBS SH MH MSI, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH melalui juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Alizar mengatakan, bahwa penyampaian pokok-pokok pikiran tersebut menjadi tanggungjawab DPRD dan diharapkan menjadi skala prioritas dan dimasukkan kedalam rencana kerja daerah tahun 2020.
"Ya pokok-pokok pikiran ini sangat penting untuk memastikan apirasi masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir dengan baik," ungkap Alizar.
Dijelaskan Alizar, melalui rapat paripurna pokok-pokok pikiran ini, diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat, melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sektor lainnya.
"Untuk pendidikan, banggar berharap Pemko memperhatikan banyak aspek, mulai dari anggaran dimana alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah. Maka dari itu, infrastruktur pendidikan seperti akses jalan, bangunan sekolah juga harus diperhatikan," papar Alizar.
Dalam kesempatan ini, Alizar juga menyampaikan bahwa badan anggaran berharap, di sektor pendidikan jadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seperti halnya peningkatan program dan mutu pendidikan formal dan non formal.
Sementara pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kesehatan yakni, banggar meminta alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan sebesar 10 persen dari belanja daerah tetap diakomodir.
Ditambahkan Alizar untuk di Dinas PUPR, badan anggaran juga berharap agar pemerintah memperhatikan betul untuk infrastruktur di daerah-daerah pinggiran, dimana masyarakat sekitar membutuhkan akses jalan yang bagus untuk menjalankan roda perekonomian. Tidak hanya itu Pemko juga diminta untuk mengawal pelaku atau pengembang perumahan yang saat ini tidak memperhatikan aspek lingkungan kemasyarakatan.
Seperti arena permainan anak, mushola hingga pembuatan drainase di lingkungan perumahan yang jauh dari standar sehingga kerap kali menimbulkan banjir. Selain itu, ada beberapa pokok-pokok pikiran lainnya yang ditujukan banggar kepada dinas terkait. Seperti Dinsos, Dishub, Dinas Pertanahan, Disdukcapil, DPP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, DLHK serta Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Sementara itu, Sekdako Pekanbaru HM Noer MBS SH MH MSI berjanji bahwa setiap aspirasi yang dirangkum oleh anggota dewan dan disampaikan melalui pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengakomodir.
"Oleh sebab itu, aspirasi yang ditampung oleh DPRD melalui berbagai kegiatan ini tentunya kita terima. Ini tentunya akan kita masukan ke RKPD kita. Namun, yang jelas pokir-pokir ini juga akan kita sinkronkan dengan dinas-dinas dan akan menjadi prioritas kita sesuai kemampuan daerah," harap M Noer
