PPI Riau Sambangi FITRA Riau Dan Bahas Dana Kampanye

Pekanbaru (Bingkai Riau) - Perhimpunan Pemilih Indonesia (Indonesian Voters Association) Provinsi Riau menyambangi atau mengunjungi kantor FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) Wilayah Riau dan berdiskusi tentang isu kepemiluan di Riau, terutama berkaitan dana kampanye pada hari Rabu (18/10/2023).

 

Dana kampanye sebenarnya merupakan hal krusial yang harus mendapatkan perhatian banyak pihak. Sebab, dengan adanya transparansi laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, itu akan jadi tolok ukur bagi peserta pemilu akan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, kejujuran, integritas, dan kelayakan seseorang untuk menjadi wakil rakyat maupun pemimpin negara (presiden). Dimulai dari pelaporan dana kampanye itulah rapor peserta pemilu akan dinilai.

 

Hasan selaku Koordinator Umum Provinsi PPI Provinsi Riau menyampaikan bahwa pemilu di Indonesia dikenal dengan berbiaya mahal, salah satunya adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye. Oleh karenanya pengawasan dana kampanye tidak hanya mengawasi apakah peserta pemilu sudah melaporkan dananya ke KPU atau belum, tetapi lebih jauh harus meneliti dan melakukan investigasi benarkah dana-dana kampanye berasal dari sumber-sumber yang diperbolehkan atau dilarang.

 

“Pengawasan dana kampanye tidak hanya mengawasi apakah peserta pemilu sudah melaporkan dananya ke KPU atau belum, tetapi lebih jauh harus meneliti dan melakukan investigasi benarkah dana-dana kampanye berasal dari sumber-sumber yang diperbolehkan atau dilarang.” Tutur Hasan yang juga mantan anggota Bawaslu Provinsi Riau.

 

Triono Hadi selaku direktur eksekutif FITRA Riau ditemani oleh Taufik, Gusmansyah dan Sartika selaku pengurus membeberkan beberapa temuan ketika melakukan penelusuran berkaitan daftar penyumbang dari daftar LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) salah satu peserta Pemilu dan ternyata ada yang fiktif karena tidak bisa ditemukan alamatnya, ada yang ditemukan tetapi tidak wajar antara besaran sumbangan dengan kondisi ekonomi penyumbang, ada juga yang dalam daftar penyumbang adalah perusahaan dan setelah didatangi alamatnya ternyata hanya rumah biasa, dan banyak lagi lainnya. “Saat kami melakukan penelusuran ke lapangan dari daftar penyumbang yang ada di LPPDK, ternyata ada yang fiktif, tak wajar dan ada juga yang tidak sesuai datanya dimana laporannya adalah perusahaan dan ternyata bukan dan banyak lagi lainnya”.

 

Selanjutnya Fitri Heriyanti menyampaikan terlihat banyak orang perorangan memberikan sumbangan dalam bentuk barang/ jasa, tidak dalam bentuk uang yang lebih dahulu masuk ke RKDK. Kwitansi dengan nominal tertentu itulah yang akan lampirkan dalam laporan dana kampanye. Di Pemilu 2014 lalu, bahkan di temukan RKDK hanya berjumlah saldo minimal pembukaan rekening. Kita berharap, di Pemilu 2024, peserta pemilu memanage dengan baik metode kampanye yang dilaksanakan yg di korelasikan dengan dana kampanye yang rasional.

 

Ditempat yang sama, Witra Yeni menyampaikan bahwa ketika melakukan pengawasan dana kampanye ketika masih bertugas sebagai anggota Bawaslu Kampar pada periode 2018-2023 lalu adalah lebih kepada pengawasan administratif misalnya adanya Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), pelaporan yang tepat waktu, kesesuaian besaran sumbangan berdasarkan aturan yang ada dan lain sebagainya. Sedangkan audit yang mendalam nantinya akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.

 

Disesi terakhir ditutup dengan sumbangsih pemikiran dari Siti Syamsiah yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap dana kampanye semestinya dilakukan dengan serius karena bisa berkonsekwensi terhadap diskualifikasi calon. “Pengawasan terhadap dana kampanye semestinya dilakukan dengan serius karena bisa berkonsekwensi terhadap diskualifikasi calon” tuturnya Putri kelahiran Indragiri Hilir dan mantan anggota Bawaslu Kota Pekanbaru ini. (rls)