KETUA MUHAMMADIYAH PEKANBARU APREASIASI PASLON AMAN MENGUNGKAP TINGGINYA PAJAK DAN RISTRIBUSI SAAT

Pekanbaru (Bingkairiau.com) - Pemilihan walikota Pekanbaru merupakan momentum bagi masyarakat untuk merubah  pelayanan  di kota pekanbaru yang lebih nyaman, aman dan berkemajuan.  Pada debat calon walikota dan wakil walikota pertama yang sudah berlangsung lancar dan banyak permasalahan yang terungkap salah satunya masalah tingginya pajak dan restribusi di kota pekanbaru.

Jabarullah Ketua Muhammadiyah Pekanbaru memberikan apresiasi kepada cawako yang mengungkap masalah pajak dan restribusi saat debat Pilwako Pekanbaru karena masalah tersebut sudah menambah beban masyarakat semakin tinggi. “kami memberikan apresiasi kepada paslon nomor urut 5 bapak Agung Nugroho yang telah mengangkat masalah  pajak dan restribusi dalam debat kemaren, karena sebagaimana diketahui dua tahun terakhir Pajak Bumi Bangunan Pekanbaru ini naik fantastis berlaku merata seluruh sector, berlakunya tidak hanya di sector usaha ekonomi tapi merambah lembaga pendidikan, sosial dan kesehatan, bagi Persyarikatan Muhammadiyah Pekanbaru, PBB ini tentu menjadi persoalan serius karena telah menjadi beban bagi amal usaha Muhammadiyah seperti  sekolah, klinik, panti asuhan dan lainya yang tersebar lebih 50 lokasi di Kota Pekanbaru. Semestinya objek-objek pendidikan dan sosial ini dibebaskan dari beban PBB, karena orientasinya tidak mencari keuntungan melainkan untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa”.

Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Riau tersebut juga menegaskan jika Pemko Pekanbaru ingin meningkatkan PAD, tidak mestinya hanya mengandalkan kenaikan pajak dan restribusi,  bahkan jika tidak bayar PBB ditagih melalui kejaksaan. “Tingkatkanlah PAD dengan memberdayakanlah BUMD yang ada seperti potensi objek wisata danau buatan di Rumbai Timur, Pemko jangan duduk senangnya saja menunggu uang masuk dari pajak dan restribusi, saat ini masyaakat kota pekanbaru masih banyak yang hidupnya susah”. Semoga lima tahun kedepan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota yang tidak lagi memberatkan warganya dengan kenaikan pajak PBB dan restribusi parkir yang semakin tinggi.