Keberadaan RTK Bukan Permanen, Zumrotun: Kalau Tidak Ada Anggaran Tidak Efektif Dilanjutkan

KAMPAR (Bingkai Riau). Terkait rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar untuk merumahkan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebanyak 176 orang dan Komisi II DPRD Kampar yang membidangi tentang kesehatan tidak tahu tentang rencana tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kampar, Zumrotun ketika dihubungi Bingkai.com melalui telepon genggam,Selasa siang (29/5) mengaku belum mengetahui tentang akan dirumahkan seluruh RTK di Kabupaten Kampar."Kami belum tahu informasi tersebut dan kalau benar Dinas terkait untuk merumahkan seluruh RTK apa dasar mereka," terangnya.

Kalau memang anggaran untuk biaya RTK tidak ada dari pusat itu hal yang wajar terjadi. Untuk diketahui kata Zumrotun, "Bahwa tenaga kesehatan yang bekerka di RTK tersebut honor mereka dari pusat dan daerah mengajukan kepusat dan bukan anggaran APBD Kampar," terangnya.

Untuk diketahui, bahwa untuk pengangkatan tenaga kesehatan yang bekerja di RTK tersebut bukan sifatnya permanen dan sewaktu - waktu mereka semua bisa diberhentikan dan sekarang akan terjadi dirumahkan untuk di Kampar.

Diterangkan lebih lanjut oleh politisi Gerindra Kampar ini, kalau anggaran untuk RTK tidak dianggarkan oleh pusat dan tidak efektif juga program RTK tersebut dilanjutkan di Kampar karena menyangkut anggaran. Kalau kita bandingkan dengan daerah Sumatra Barat dan mereka disana tidak memakai tenaga kesehatan untuk di RTK.

Kabupaten Kampar punya 37 Puskesmas yang tersebar diseluruh Kecamatan dan untuk apa lagi Rumah Tunggu Kelahiran tersebut. Sudah seharusnya keberadaan RTK tidak perlu lagi di Kabupaten Kampar, seru Zumrotun. (yl)