Noviwaldy: Anggota Pokja Dinas PUPR Tak Perlu Takut

Pekanbaru (Bingkai Riau) - Adanya 28 anggota Pokja yang ingin mundur dari jabatannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, karena takut bermasalah hukum seperti kasus pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dinilai pihak DPRD Riau terlalu berlebihan.

 

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, tidak ada yang perlu ditakutkan, jika tidak berbuat salah, dan tidak mau menerima tawaran dalam bentuk apa pun. Kecuali jika memang sudah berniat untuk berbuat salah, sehingga cemas untuk melakukan tugas-tugas kedepannya.

 

“Makanya jangan main-main. Dulu rebutan, sekarang pada mundur. Ini merupakan fenomena yang menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem pengadaan kita. Bagi saya, kalau tidak salah kenapa takut?,” kata Noviwaldy Jusman kepada Tribun, Minggu (12/11/2017).

 

Dikatakan Noviwaldy, justru kalau mengundurkan diri akan muncul kecurigaan publik bahwa ada sesuatu dibalik ketakutan tersebut.

 

“Menurut saya jangan mengundurkan diri, justru kalau mundur nanti dikira terlibat dan dikira ada permainan lagi,” imbuhnya.

 

Kedepan, menurut pria yang akrab disapa Dedet ini, harus ada Pokja independen dan tidak menurut saja pada atasan yang memegang kekuasaan, jika arahannya membawa pada kesalahan.

 

“Kita harus punya Pokja yang independen, yang tidak patuh dan tunduk pada kekuatan atasan dan makhluk halus, yang diyakini ada tapi tak nampak. Saya yakin hati mereka tak mau berbuat dan masih banyak yang bagus-bagus. Bagi yang rebut-rebutan, silahkan dipikir dulu,” tuturnya.

 

Ia juga menyarankan, kedepan, bagi pejabat yang bertanggung jawab, harus melaksanakan tugas apa adanya saja, dan bekerja secara jujur. “Jika ada permintaan atau tawaran, harus berani menolak. Ikut saja hati nurani, laksanakan tugas apa adanya,” ulasnya.

 

Bagaimana pun, menurut politisi Demokrat ini, jika tugas dilaksanakan dengan serius, penuh tanggung jawab, jujur dan tidak berbuat macam-macam, maka harusnya tidak ada yang perlu dikawatirkan.

 

“Di situlah dibuktikan bahwa kita bekerja dengan berintegritas, dan tidak perlu takut kalau kita tidak melakukan kesalahan,” tambahnya.

 

Sedangkan kepada pihak-pihak atasan bagi bawahannya yang ingin mundur, diharapkan tetap memberikan semangat, dorongan, serta pengertian, bahwa hukum tidak semata-mata menjerat begitu saja, tapi ada proses atas kesalahan yang dilakukan, sehingga membuat pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan.

 

“Kemudian, tidak ada intervensi, sehingga para pejabat dan pegawai bisa bekerja dengan tenang dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

 

Sumber: Tribunnews.com