Sabtu, 22 Juli 2017 - 14:04:48 WIB
Jakarta (Bingkai Riau) - Sikap Partai Amanat Nasional yang berseberangan dengan pemerintah dan gabungan parpol koalisi, disesali oleh Partai Golkar. PAN dengan partai-partai oposisi pemerintah, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS, melakukan walk out pada pembahasan RUU Pemilu di paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat tengah malam, (21/07/2017).
"Jujur, harus kami katakan kami juga merasa tidak nyaman begitu. Tapi tentu, kami tidak bisa mengintervensi terhadap kebijakan masing masing parpol itu," kata Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Sidzily, di Menteng Jakarta, Sabtu (22/07/2017).
Apakah PAN layak diberi sanksi? Ace mengatakan, Partai Golkar tidak dalam kapasitas untuk membicarakan itu. Partainya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden, apakah ada sanksi untuk mereka, atau tidak.
"Presiden bisa menilai kinerja masing-masing parpol dan di situlah nanti Presiden akan melihat seberapa besar soliditas yang dimiliki partai pendukung pemerintah itu," kata Ace.
Apapun keputusan Jokowi terkait PAN, Ace memastikan akan mendukung sepenuhnya. "Kami Partai Golkar pasti mendukung kebijakan itu," tegasnya.
Sebelum RUU Pemilu disahkan, 'drama' sempat terjadi. Empat fraksi memutuskan walk out atau keluar ruangan rapat dalam pemungutan suara pembahasan RUU Pemilu, antara lain, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.
Fraksi PAN dan PKS menolak pengambilan keputusan melalui voting. Kemudian Fraksi Gerindra dan Demokrat tetap berpandangan ambang batas presiden harus ditiadakan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto, kemudian mengesahkan paket A secara aklamasi minus satu, yaitu Fahri Hamzah.
Sumber: VIVA.co.id