60 Desa Akan Pilkades Serentak, Ada Upaya Penundaan

KAMPAR (Bingkai Riau) - Kalau tidak ada halangan bulan Oktober atau November tahun 2017 ini akan ada pesta demokrasi di tingkat desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Kabupaten Kampar. Sebanyak 60 Desa yang akan ikut Pilkades tersebut dan anggaran bantuan untuk Pilkades tersebut telah tersedia untuk 60 Desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar Surya Budi kepada Bingkairiau.com, Minggu (9/7) siang. Diterangkan lebih lanjut oleh Surya Budi, yang telah  pasti ikut Pilkades tersebut sebanyak 57 Desa dan sisanya 3 Desa merupakan cadangan bagi Desa yang akan ikut Pilkades.

Ketika disinggung mengenai Peraturan Daerah (Perda) terkait Pilkades serentak tersebut dan Surya Budi mengatakan, “Untuk Perda Pilkades serentak untuk tahun 2017, sekarang ini Perda tersebut belum ada dan kami sekarang masih membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan sekarang Ranperda masih dikaji oleh UNRI,” terangnya.

Diterangkan lebih lanjut oleh Surya Budi, kami akan berupaya secepatnya Ranperda Pilkades serentak akan dimasukan ke DPRD Kampar untuk dibahas dan disyahkan menjadi Perda. Dengan disyahkan Perda tersebut baru bisa bisa dilaksanakan Pilkades serentak.

Ketika disinggung ada oknum yang ingin bermain untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak, agar Pilkades serentak tidak dilaksanakan untuk tahun 2017 ini. Surya Budi mengatakan, “Kami dari BPMPD hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan seluruh kebutuhan untuk Pilkades serentak, baik anggaran maupun Perda untuk Pilkades tersebut,” ungkapnya.

Kami pada prinsipnya menjalankan tugas sesuai aturan yang ada dan tidak ada niat kami untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak di Kampar. Pada prinsipnya kami siap melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017 ini. Terkait ada oknum yang ingin menunda Pelaksanaan Pilkades serentak, hal tersebut biasa saja yang penting kami bekerja sesuai aturan yang ada,  tegas Kepala BPMPD Kampar ini. (yl)