SIAK ( Bingkai Riau ) - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengikuti Rapat Pleno bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau melalui Video Conference, yang berlangsung di ruang Rapat Pucuk Rebung Komplek Perkantoran Tanjung Agung, rabu (29/06/2022).
Sekretaris Daerah Arfan Usman menyampaikan TPAKD harus memiliki Program yang mendorong sSektor Riil,sehingga dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak dan memberikan Manfaat kepada Masyarakat terhadap Inklusi Keuangan.
Selain itu, ada tiga Rencana Induk Program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Siak tahun 2022, diantaranya.
”Pertama, Perluasan Desa Inklusi menjadi Kecamatan Inklusi Keuangan yang di fokuskan di Kecamatan Sungai Mandau ,Kampung Muara Kelantan,Kedua, Optimalisasi Asuransi Usaha Ternak sapi (AUTS) dan Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP), Dimana potensi sapi di Siak sebesar 26.085 ekor, dimana yang sudah masuk asuransi 471 Ekor, dan luas panen padi sebesar 8.871 Ha dan produksi 42.996 Ton/tahun. Ketiga, Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Siak tahun 2022,”urai Arfan.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem mengatakan Pemulihan Ekonomi menjadi target Nasional,Ia berharap kepada TPAKD Daerah, pasca wabah Covid-19 dua tahun lalu, Daerah harus Bangkit Pemulihan Ekonomi.
"Kami tentunya berharap TPAKD menjadi wadah dalam Pemulihan Ekonomi,serta dalam menyusun Program hendaknya mengedepankan kepentingan Rakyat,serta Pertumbuhan Ekonomi, UMKM dan lainnya,Kami sangat Mengapresiasi Kabupaten Siak yang sudah menuju dari Kampung Inklusi menjadi Kecamatan dan Kabupaten Siak telah mendapatkan Penghargaan pada acara TPKAD Award di Jakarta, tentunya ini menjadi Motivasi bagi Kabupaten lain untuk terus memberikan Pelayanan terbaik kepada Masyarakat,"ujarnya.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini merupakan Forum Koordinasi Lintas Instansi dan Pemangku kepentingan untuk Percepatan akses Keuangan di Daerah dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah,yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Rapat itu diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau bersama Kepala Perwakilan OJK Provinsi Riau.(rls)@nd