Selatpanjang (Bingkai Riau) - Kemampuan anggaran keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Merani sangat memprihatinkan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan efesiensi dengan hanya melaksanakan kegiatan prioritas.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis, saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial, di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (17/7).
"Kemampuan anggaran yang ada saat ini cukup memprihatinkan, saya meminta kepada Kepala OPD melakukan efesiensi dengan melaksanakan kegiatan yang sifatnya urgen dan benar-benar penting," ujar Sekda.
Seperti diketahui, lanjutnya, sejak tahun 2015 lalu kondisi Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa, hal itu otomatis mempengaruhi kondisi keuangan daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Khusus Kabupaten Kepulauan Meranti, sejak tahun 2015 telah mengalami penurunan APBD dari Rp 1,6 Triliun menjadi Rp 1,1 Triliun, namun pemerintah daerah tetap berupaya agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
"Salah satu upaya yang dilakukan dengan meninggalkan kegiatan yang bersifat seremonial seperti perjalanan dinas dan seminar. Dan lebih banyak melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik," ungkapnya.
Sekda juga berharap dengan keterbatasan anggaran, Kepala OPD dapat memanage keuangan dengan sebaik mungkin sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja yang ada, baik kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan maupun pelayanan publik.
"Mari tingkatkan kerjasama, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan anggaran yang memprihatinkan saat ini jangan sampai mengurangi kinerja. Saya harapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik," jelasnya.
Dalam upacara yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, ASN serta Honorer itu, Sekda Yulian Norwis juga menyinggung soal kinerja yang dihubungkan dengan tingkat kehadiran ASN maupun Honorer, khususnya diawal kerja usai libur Idul Fitri.
Untuk mengecek kinerja tiap pegawai yang ada, Sekda meminta semua Kepala OPD untuk mengecek dan melaporkan tingkat kehadiran stafnya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara berkala untuk dievaluasi.
"Saya minta kepada seluruh Kepala OPD untuk mengecek stafnya yang tidak hadir secara berturut-turut usai libur Idul Fitri, berikan alasan logis dan segera laporkan ke BKD," katanya.
Apa yang diinstruksikan Sekda ini sesuai dengan petunjuk dari Wakil Bupati Said Hasyim yang meminta semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik usai libur Idul Fitri sudah harus berjalan sebagaimana mestinya.
Sekda juga meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menyiapkan semua laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), untuk dibahas pada tanggal 20 Juli 2017 mendatang.
"Kepada semua Kepala OPD siapkan RFK yang menyangkut fisik dan keuangan karena akan segera dibahas, dan OPD yang melaksanakan kegiatan menggunakan DAK segera laporkan paling lambat tanggal 21 Juli mendatang," katanya.(mcr)
.jpg)
