SELATPANJANG (Bingkai Riau) - Kabarnya bakal ada demo besar-besaran di Selatpanjang Kepulauan Meranti, Riau, tanggal 13 Juli 2017 pagi. Demo itu dengan tiga tuntutan, yaitu masalah beasiswa, bantuan ke Kemenag, dan penyaluran ADD tahun 2016 dan 2017.

"Wajib hukumnya aksi tanggal 13 itu," kata Jefrizal, koordinator aksi, seperti dilansir dari goriau.com, Rabu (5/7/2017).

Kata Jefrizal lagi, jumlah peserta aksi dengan tiga tuntutan itu diperkirakan sebanyak 2.500 orang. Terdiri dari massa Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan, Laskar Muda Melayu Riau, Forum PKH, Forum Guru Kemenag, dan Koalisi Pemuda Pengawas Aset Riau Riau. Hingga saat ini, dalam koordinasi dengan banyak pihak, sudah ada sekitar 1000-an peserta.

"Target 2.500 orang. Kita konsultasikan ke teman-teman mahasiswa, sudah ada sekitar 1.000-an. Jelang aksi tinggal mencari 1.000-an peserta lagi," ujar Jefrizal.

Ketika disinggung terkait isu blokade dalam aksi tanggal 13 Juli 2017, Jefrizal tidak menampik. Kata Jef, sekiranya aksi itu tidak mendapat tanggapan lalu Pemda memberikan alasan tidak logis mereka akan melakukan blokade.

Menanggapi aksi yang salah satu tuntutan terkait bantuan guru honor melalui Kemenag, Bupati Kepulauan Meranti terlihat santai. Katanya, kemarin pagi ia telah melakukan pertemuan dengan persatuan guru Kemenag. Dalam pertemuan itu, guru honor Kemenag menyatakan bahwa mereka (guru, red) tidak ada kait mengait (tidak terlibat) dengan hal (aksi tanggal 13 Juli 2017) tersebut.

Kata Irwan, dalam pertemuan itu, guru honor Kemenag juga menyatakan bahwa mereka juta tidak terlibat dalam komentar oknum anggota dewan di Media Sosial (Medsos). "Semua guru agama menyatakan tidak ada kaitan, itu hanya kepentingan oknum saja," kata H Irwan.

Dalam pertemuan itu, tambah H Irwan, pada prinsipnya guru Kemenag mengikuti apa yang menjadi kebijakan Pemda. Guru Kemenag menyadari betul bahwa bantuan yang belum bisa disalurkan itu hanya dilakukan Pemda Meranti dan tidak dilakukan kabupaten-kabupaten lain.

"Jadi, mereka (guru, red) memahami juga kondisi keuangan daerah kita saat ini. Mereka sepenuhnya mengikut kebijakan kita dan tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh beberapa tokoh politik yang menurut mereka cenderung memanfaatkan situasi saja," tegas H Irwan.

Lalu, sejalan dengan kondisi sulit ini, Kemenag Meranti diminta secepat mungkin melakukan penataan terkait keberadaan madrasah-madrasah yang sekarang ini mendapat bantuan dari Pemda. Berdasarkan hasil audit, porsi antara guru agama dengan murid yang dididik tidak seimbang. Gurunya terlalu banyak dibandingkan dengan siswa diajarkan.

Selain itu, bakal calon Gubernur Riau ini juga meminta ke Kemenag Meranti untuk berperan aktif dan tidak melepaskan kewajiban ini ke SKPD yang ada di Pemda. Sebab, kewajiban untuk membantu guru tersebut sepenuhnya tanggungjawab atau kewenangan Kemenag.

"Kita sifatnya hanya membantu bagaimana supaya guru-guru ini kesejahteraannya baik. Bukan malah tanggungjawab itu di serahkan ke kita. Ini yang perlu diluruskan. Jangan pula diheboh-hebohkan bisa saja kita tidak mengganggarkan lagi karena ini bukan kewajiban kita," kata Irwan.

Kepada pihak Legislator yang mengerti tentang kondisi keuangan, Irwan berharap dapat bersama memberikan pencerahan ke guru honor Kemenag. Bukan malah terkesan mengompor-ngompori. "Saya imbau masyarakat untuk berfikir cerdas lalu mengevaluasi, kedepan oknum seperti ini layak tidak jadi wakil rakyat," katanya mengakhiri wawancara. (**)