Pemkab.Siak, Mengikuti Aksi Pencegahan Korupsi ( ANPK ) Bersama KPK secara Daring

SIAK (Bingkai Riau) - Bupati Kabupaten Siak,Alfedri bersama sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemkab Siak Mengikuti Video conference,Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK RI dan dibuka Presiden Republik Indonesia,Joko Widodo,secara Daring diruang Siak Live kantor Bupati Siak.pada Rabu (26/08/2020)

Kegiatan ANPK,dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI,Komjend Pol Firli Bahuri M.Si.,dan di ikuti oleh Para Mentri Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati dan Walikota, beserta Instansi Iainnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan,Bahwa Upaya Pencegahan Korupsi harus dilakukan secara Besar-besaran, dan Melakukan Aksi Penindakan yang tegas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi tanpa pandang bulu.

Presiden juga Mengatakan situasi Krisis Kesehatan dan Krisis Ekonomi akibat COVID-19 saat ini merupakan Momentum yang tepat untuk Berbenah secara Komprehensif.

Meski tidak mudah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini adalah tantangan yang harus dipecahkan,"Kita harus Merumuskan dan Melakukan Langkah-langkah Konkrit yang Konsisten dari Waktu ke waktu" sebut Presiden RI,Joko Widodo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan,Pencapaian Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi secara Nasional telah mencapai angka 58,52 persen.

Pihaknya sangat memperhatikan Program Presiden Jokowi,Seperti Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,Penyederhanaan Regulasi,Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Dari Program-program tersebut, Firli menyebutkan,Terdapat ada lima Area yang menjadi Fokus KPK,Yakni Pemberantasan Korupsi terkait Bisnis dan Tata Niaga, Korupsi terkait Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi,Korupsi terkait Politik, Korupsi terkait Pelayanan Publik, dan Korupsi terkait Sumber Daya Alam.

Sementara Bupati Siak Alfedri menyampaikan, ANPK yang digelar KPK bersama para kepala daerah se Indonesia secara daring ini bertujuan untuk Memperkuat Tinndakan Pencegahan korupsi di Instansi Pemerintah.

Masih Kata Bupati Kab.Siak,Alfedri, Presiden Jokowi Menyampaikan tiga agenda Besar, yakni, pertama, Pembenahan Regulasi Nasional seperti Regulasi tumpang tindih, Regulasi yang tidak memberikan kepastian Hukum, Regulasi yang Memberikan Prosedur berbelit, hingga Regulasi yang Membuat Pejabat dan Birokrasi tidak berani Melakukan Eksekusi dan Inovasi.

Kemudian yang Kedua,Melakukan Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Birokrasi. Dan, ketiga,Menggalakkan Budaya Anti Korupsi di Masyarakat.

"Kita diajak untuk Memerangi Korupsi dari berbagai Sektor, kemudian diarahkan untuk Membangun Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Inovatif sekaligus bebas dari Korupsi" tutupnya.


( rls )