Cegah Virus Corona Masuk Rokan Hilir, "Jalur Tikus" Dijaga Ketat

Bagansiapiapi (Bingkai Riau) - Memasuki hari ketiga pasca penetapan hari libur sekolah, Bupati Rokan Hilir, Suyatno meminta jajaran Angkatan Laut, Polair dan Camat memperketat penjagaan laut perbatasan wilayah barat terutama pada "Jalur Tikus" yang tersebar pada perairan sungai Rokan.

 

Menurutnya, Kerajaan Malaysia sudah melakukan kebijakan lockdown total selama dua minggu sehingga membuka peluang bagi TKI pulang melalui jalur tak resmi ke Indonesia melalui pulau-pulau terdekat termasuk Rokan Hilir. 

 

" Saat ini kita sudah mendapat informasi bahwa ada warga Rohil pulang dari Malaysia lewat jalur tikus. Kita ingin memaksimalkan pengawasan terutama diwilayah Penipahan, Pulau Halang dan Sinaboi," kata Suyatno ketika memimpin rapat Antisipasi Tindak Lanjut Perkembangan dan Penyebaran Terhadap Virus Corona (Covid 19) di Mess Pemda, Rabu (19/3/2020) diBagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

 

Dia juga meminta kepada petugas Syahbandar, untuk memeriksa kapal nelayan yang dicurigai menyelundupkan TKI yang pulang dari Malaysia. Karena, TKI yang memilih jalur tikus atau jalur selundupan, tidak melalui pengecekan kesehatan.

 

" Persoalan ini tidak bisa main-main, karena dampaknya berbahaya jika tidak diantisipasi," Pungkas Suyatno.

 

" Ini wabah sangat berat karena di Riau sudah satu orang positif suspect corona. Akibatnya, cucu saya yang sudah menjalani operasi tidak dibenarkan pulang di Rumah Sakit Eka Hospital," tambahnya. 

 

Mengantisipasi menyebarnya virus corona, selain tidak mengadakan apel pagi dan sore bagi ASN, pemerintah juga akan membuat sistem rooling bagi ASN masuk kantor secara bergantian sebanyak tiga orang. Suyatno mengungkapkan, banyak acara resmi pemerintah dan acara keagamaan terpaksa ditunda mengingat acara tersebut mengundang kerumunan orang sehingga rentan terjadi mutasi virus corona.

 

Pada rapat Antisipasi Tindak Lanjut Perkembangan dan Penyebaran Terhadap Virus Corona (Covid 19) di Mess Pemda dihadiri unsur Forkopimda, dokter, kepala Puskesmas, tokoh masyarakat lintas ethnis, pelaku usaha serta perwakilan media serta instansi yang berhubungan dengan penanganan penyebaran virus korona (rls)