Anggota Komisi II: Kita Sangat Menyayangkan Terjadinya Tunggakan Klaim Jamkesda

KAMPAR (Bingkai Riau). Terhitung sampai bulan Desember 2017, tunggakan klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebesar 3,6 Milyar. Tunggakan yang begitu besar membuat pelayanan di RSUD Bangkinang menjadi lumpuh, karena obat yang tersedia sudah menipis dan pihak distributor obat tidak mau lagi mengirim obat ke RSUD sebelum hutang obat dilunasi oleh pihak RSUD Bangkinang.

 

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPRD Kampar, Diski kepada Bingkairiau.com digedung DPRD Kampar setelah rapat dengar pendapat atau hearing dengan pihak RSUD Bangkinang, Diskes, Disdukcapil, Dinsos dan PBJS Kesehatan, Senin siang (4/12) dengan tegas mengatakan, “Kita sangat menyayangkan sekali melihat kondisi tersebut, dampak dari penunggakan klaim Jamkesda kepada pelayanan RSUD Bangkinang terganggu,” terangnya.

 

Seharusnya hal – hal seperti inilah yang menjadi prioritas untuk dianggarkan karena menyangkut kehidupan masyarakat miskin. Tidak teranggarkan klaim Jamkesda pada APBD Perubahan tahun 2017 ini suatu kelengahan dan juga penyebabnya terjadi rasionalisasi anggaran dan salah satu anggaran untuk pembayaran klaim Jamkesda tersebut tidak teranggarkan.

 

Mengenai tunggakan klaim Jamkesda tahun 2017 di RSUD Bangkinang tadi hasil hearing atau rapat dengar pendapat sudah ada solusinya dan berapapun tunggakan klaim Jamkesda di RSUD akan dibayarkan pada tahun 2018 dan anggaran untuk Jamkesda tahun 2018 juga dianggarkan.  

 

Ketika ditanya mengenai pelayanan Jamkesda seadanya di RSUD Bangkinang terkait obat yang ada sekarang ini terbatas dan Diski mengatakan,”Mengenai pelayanan pasien Jamkesda di RSUD Bangkinang  tetap dilayani serta diobati dan hanya obat saja yang seadanya, hal tersebut disebabkan karena anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017 tidak teranggarkan untuk pembayaran klaim Jamkesda tersebut,” terangnya.

 

Bagi masyarakat miskin yang kondisi nya telah berada di UGD RSUD dan baru mengurus surat keterangan miskin akan tetap dilayani dan diobati oleh  pihak rumah sakit, karena hal tersebut menyangkut rasa kemanusian, kata Diski. (yl)