KAMPAR (Bingkai Riau) - Terkait kondisi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang sudah 6 bulan pegawainya tidak gajian sebanyak 50 orang dengan total sebesar 1/5 Milyar lebih. Terhitung bulan April 2017 BNK Kampar tidak lagi menerima rehabilitasi bagi masyarakat miskin, karena anggaran tidak ada, dilain sisi didaerah Kabupaten Kampar banyak pemakai Narkoba.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar, Iib Nursaleh ketika dihubungi Bingkairiau.com melalui telepon genggam, Selasa siang (12/12) mengatakan, kita sangat menyayangkan sekali melihat kondisi BNK Kampar yang sudah 6 bulan tidak gajian karyawan nya. Dilain sisi Kampar darurat Narkoba dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan kita sangat prihatin melihat kondisi tersebut.
Dikatakan lebih lanjut oleh Iib Nursaleh, “Kita pada prinsipnya sangat mendukung BNK dalam melakukan pencegahan pemakai Narkoba dan rehabilitasi kepada pemakai Narkoba dan hal tersebut perlu didukung oleh oleh anggaran. Sekarang ini anggaran BNK tidak ada lagi dan bagai mana mereka akan bekerja,” terangnya.
Ketika disinggung mengenai tidak gajian pegawai BNK Kampar sebanyak 50 orang selama 6 bulan terakir, terhitung bulan Juli sampai Desember 2017, karena anggaran tidak ada dan pihak BNK telah mengajukan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017 tetapi dicoret. Iib Nursaleh dengan tegas mengatakan, “Kepada siapa mereka mengajukan anggaran pada tahun 2017 ini, kami dari Komisi II DPRD Kampar tidak pernah membahas anggaran untuk BNK Kampar untuk tahun 2017 ini,” ungkapnya.
Siapa yang mencoret anggaran BNK tersebut dan perlu pihak BNK mengatakan nya, karena anggaran untuk BNK sangat diperlukan di Kabupaten Kampar untuk pencegahan Narkoba serta rehabilitasi pemakai Narkoba. Kampar sekarang ini dalam kondisi darurat Narkoba, di lain sisi BNK tidak punya anggaran dan bagai mana mereka akan bekerja sementara anggaran tidak ada.
Dengan kondisi yang ada sekarang ini di BNK, kita dari DPRD Kampar bersama pihak eksekutif akan membahas secepat munkin tentang kondisi BNK tersebut. Kalau ada dana cadangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk bisa dipakai dan tidak bertentangan dengan aturan dan dana tersebut bisa digunakan untuk BNK Kampar, karena Kampar kondisi darurat Narkoba, terang Iib Nursaleh.
BNK Kampar harus secepat munkin diselamatkan, kalau Pemerintah Kampar serius membrantas Narkoba. Kami dari Komisi II akan menunggu arahan dari pimpinan DPRD Kampar, karena permasalahan ini sudah sampai ke pemimpinan DPRD. Kalau pimpinan DPRD Kampar mengarahkan permasalahan ini kepada kami di Komisi II dan kami akan rapat di Komisi II untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
Kita juga sangat menyayangkan sekali kepada BNK Kampar agak terlambat memberikan informasi terkait anggaran mereka tidak ada dan sudah 6 bulan lama baru dilaporkan. Dilain sisi kita sangat butuh BNK tersebut. Sekarang ini, masyarakat yang tidak punya uang ingin rehab di BNK tidak bisa, karena anggaran tidak ada dan kondisi tersebut sangat sedih kita melihatnya, seru Iib Nursaleh. (yl)
