BATAM (Bingkai Riau)- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mengelola keuangan daerah berbasis kinerja dan manfaat tersebut dipusatkan di Hotel Swiss Bel, Harbour Bay, Batam, Selasa (11/4).

Agar pengelolaan keuangan daerah ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Rencana Strategis sinkron dengan RPJMD, tepat sasaran, efisien serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat, Pemkab. Meranti melaksanakan Asistensi SAKIP Meranti 2017, dengan mengandeng Tim Asistensi SAKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan melibatkan seluruh OPD Se-Kabupaten Meranti.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 11-12 April 2017 itu, semua OPD diberikan pemahaman secara komprehensif terkait penyusunan SAKIP dan diharapkan kedepan seluruh aparatur di OPD dapat menyusunan rencana kegiatan ang bermanfaat, tepat sasaran dan efisien.

Sedianya kegiatan langsung akan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PAN-RB) H. Azman Abnur, karena sesuatu hal diwakili Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB bersama Asisten Deputi Roni dan rombongan yang juga bertindak sebagai nara sumber.

Kegiatan juga dihadiri Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Wakil Bupati H. Said Hayim, Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Meranti Makmun Murod, Kepala Dinas/Badan, Camat dan Bagian Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti pada kesempatan itu mengungkapkan, Asistensi SAKIP yang diadakan ini sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat OPD dilingkungan Pemda Meranti untuk mengungkit nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meranti. "Jika sebelumnya pejabat struktural di OPD menganggap SAKIP dan LAKIP tidak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh tapi setelah kita diskusikan ternyata seluruh prosedur yang dirancang dalam SAKIP dan LAKIP memandu kerja OPD secara lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan produktiftas, efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara," jelas Bupati.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh pejabat yang mengikuti Asistensi untuk mencermati pemaparan dari nara sumber agar dapat memahami dan diterapkan di OPD masing-masing sehingga nilai LHE AKIP Meranti terdongkak menjadi B Plus (BB).

"Saya harapkan setelah kegiatan ini yang dilanjutkan dengan kerja keras setiap OPD, Nilai AKIP Meranti Meranti menjadi B Plus minimal B," ucap Bupati seperti prestasi Meranti yang meraih WTP 4 kali berturut-turut 4 tahun terakhir.

Senada dengan Bupati, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN-RB M. Yusuf Ateh mengungkapkan saat ini sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, penggunaan anggaran pemerintah harus berbasis kinerja dan manfaat. 

Sistem anggaran tradisional (Line Item budgeting) adalah penyusunan anggaran didasarkan dari mana dan untuk apa dana tersebut digunakan

"Jadi saat ini kita harus merubah pola fikir dari sebelumnya penganggaran didasari pada Line Item Budgeting kini harus berbasis Performance Base Budgeting," ujarnya.

Maksutnya, sistem penganggaran bukan didasari oleh dari mana dan untuk apa dana tersebut digunakan tetapi harua berbasis kinerja. "Pengelola OPD harus bisa menggunakan anggaran dengan cara yang cerdas sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat (Outcome)," jelas M. Yusuf Ateh.

Apalagi ditengah anggaran APBD yang semakin kecil saat itu, M. Yusuf Ateh berpesan pengelola OPD harus bisa merencanakan penggunaan anggaran (Management Kinerja) yang kecil itu dengan baik sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Anggaran pemerintah harus dipakai dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat, agar tdak terjadi pemborosan," ucapnya.

Ia juga menambahkan semua OPD harus mampu melaksanakan perannya dengan baik, hal itu dapat diukur dari manfaat keberadaan dari OPD, apa alat ukurnya dan target yang ditetapkan harus naik.

M. Yusuf Ateh juga mengomentari terkait rendahnya nilai LAKIP sebagian besar Pemerintah Daerah, dimana alasanya selain tidak berbasis manfaat juga tidak singkronya antara Renstra, Renja dengan RPJMD yang didalamnya tertuang visi misi kepala daerah. 

Untuk itu kepada seluruh OPD M. Yusuf Ateh meminta untuk mmenerapkan hal tersebut jika ingin nilai LAKIP Kabupaten Meranti meningkat menjadi B Plus (BB) sesuai harapan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si. 

Sekedar informasi, agar Asistensi SAKIP Meranti 2017 tersebut benar-benar dipahami dan dapat diterapkan oleh masing-masing OPD, tim pembina dari Kementerian PAN-RB meminta semua OPD untuk memaparkan kegiatannya dan jika ditemukan yang tidak berbasis kinerja dan manfaat diminta untuk memperbaiki. Semua pejabat OPD ang terdiri dari Kasubag Program dan pimpinan OPD tampak antusias mengikuti arahan dari tim Asistensi Kementerian PAN-RB terlihat dari banyaknya pertanyaan kepada narasumber yang pangsung dijelaskan secara komprehensif. "Semoga Meranti tahun depan meraih nilai LAKIP B Plus," pungkas M. Yusuf Ateh. (rls humas/ jem).