KAMPAR (Bingkai.Riau) - Penunggakan klaim Jamkesda untuk tahun 2017 ini membuat pelayanan di RSUD Bangkinang menjadi lumpuh dan hal tersebut berdampak kepada masyarakat miskin yang tidak bisa berobat, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar, Zumrotun dalam rapat dengar pendapat atau hearing diruangan Banmus DPRD Kampar, Senin siang (4/12).
Direktur RSUD Bangkinang, Wira Dharma didalam hearing mengatakan, sampai saat ini tunggakan klaim Jamkesda di RSUD Bangkinang sebesar 3,6 Milyar. Dampak dari tunggakan klaim Jamkesda tersebut ketersedian obat di RSUD Bangkinang terganggu.
Sekarang ini sudah banyak pihak distributor obat yang melakukan penagihan utang obat kepada RSUD Bangkinang, sementara RSUD Bangkinang tidak punya anggaran untuk membayarnya. Sekarang ini, pihak distributor obat tidak mau lagi mengirim obat ke RSUD sebelum utang dibayar, ungkap Wira Dharma.
Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Muhammad Haris juga mengatakan, kami terus mengajukan anggaran yang besar untuk Jamkesda tetapi selalu ada pemotongan disetiap pembahasan anggaran. Pemotongan anggaran tersebut bukan dari Dinas Kesehatan.
Kabid Jamkes Dinas Kesehatan Kampar, Delfan Syukri dalam hering mengungkapkan, bahwa tunggakan Jamkesda telah terjadi semenjak tahun 2015. Pada tahun 2016 kita juga menunggak klaim Jamkesda sebesar 3,3 Milyar dan dibayar pada tahun 2017. Untuk hutang klaim Jamkesda tahun 2017 telah kami ajukan pada APBD Perubahan tahun 2017 sebesar 3 Milyar.
Diterangkan nya lebih lanjut, pengajuan kita pada APBD Perubahan tahun 2017 pada pembahasan anggaran terus terjadi pengurangan anggaran dan terakir pembahasan bersama Dinas Kesehatan hanya tinggal 500 Juta dengan alasan terjadi rasional anggara. Tetapi pada pembahasan rasional anggaran terakir kami tidak dilibatkan, sehingga anggaran yang kita ajukan dipotong habis alias nol. (yl)