Siswa Miskin Belum Terakomodir, Ombudsman Riau: PPBD 2017 Masih Ada Persoalan

Pekanbaru (Bingkai Riau) - Ombudsman Perwakilan Riau menilai masih terdapat persoalan-persoalan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 khususnya tingkat SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau. 

 

Demikian diutarakan Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (24/10/2017) usai menyampaikan hasil laporan masyarakat yang ditujukan ke Pemprov Riau, di Kantor Gubernur Riau. 

 

"Persoalan yang terdapat di lapangan, terkait belum tertampung atau terakomodirnya kuota siswa miskin di sekolah-sekolah yang diambil sampelnya oleh Ombudsman," jelasnya. 

 

Menurutnya ‎di dalam payung hukum Kemendikbud dan Pergub Riau dan keputusan Disdik Riau sudah jelas disebutkan, bahwa SMA/SMK yang merupakan kewenangan provinsi minimal dapat menampung 20 persen siswa miskin dari jumlah kuota penerimaan. 

 

"Tapi atas kajian dan investigasi yang kami lakukan, tidak ada satu pun SMA/SMK yang bisa menampung siswa miskin sampai 20 persen. Yang paling tinggi itu hanya 13 persen, dan itupun diterima di salah satu SMK di Pekanbaru," bebernya. 

 

Kenapa kondisi tersebut bisa terjadi? Kata Ahmad Fitri tenyata disebabkan ‎ketika ada Permendikbud dan Pergub Riau, yang menyebutkan bisa mengakomodir 40 persen. Tapi 40 persen ini gabungan antara siswa tempatan dan siswa miskin. 

 

"Nah, ternyata kondisi ini menyebabkan siswa miskin dan siswa tempatan menjadi bersaing dalam satu kuota 40 persen. Akibatnya tidak ada satupun sekolah yang kami lakukan investigasi dan kajian bisa akomodir sampai 20 persen, karena sebagian besar kuota 40 persen itu diakomodir siswa tempatan," jelasnya.

 

"Jadi persoalan ini kita sampaikan ke gubernur Riau dan Dinas Pendidikan agar melakukan perbaikan terhadap Pergub maupun keputusan Dinas Pendidikan terkait dengan persoalan PPBD ‎di Provinsi Riau," tegasnya.

 

Sumber: cakaplah.com