PEKANBARU (Bingkai Riau) - Indonesia, sebagai negara demokratis, memasuki tahun politik yang penuh tantangan. Pentingnya netralitas TNI, khususnya KSAD Jenderal Maruli, menjadi sorotan utama dalam menjaga stabilitas demokrasi. Maruli tidak hanya berbicara, tetapi juga mengambil langkah nyata dengan mengerahkan anggota Intelijen untuk menindak prajurit TNI yang terbukti tidak netral. Ancaman mencopot prajurit yang terlibat dalam kegiatan politis menegaskan komitmen serius TNI terhadap netralitas.
Amanat Presiden dan panglima TNI untuk menjaga netralitas juga ditegaskan melalui 5 poin penting:
1. Tidak Memihak dan Memberi Dukungan: Prajurit TNI dilarang keras untuk memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Paslon manapun. Netralitas harus dijunjung tinggi.
2. Larangan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye: TNI AD tidak boleh memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
3. Larangan Arahan terkait Hak Pilih Keluarga: Prajurit TNI AD tidak diperkenankan memberikan arahan terkait hak pilih kepada keluarganya, menjaga hak individu warga negara.
4. Tidak Memberikan Tanggapan terhadap Kegiatan Politik: Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah apapun terkait kegiatan Paslon dan Parpol, termasuk hasil quick count sementara Pileg dan Pilpres 2024.
5. Hukuman Tegas bagi Pelanggaran Netralitas: Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan netralitas akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
Komitmen netralitas juga diikuti oleh KSAD, KSAU, dan KSAL. Pernyataan Maruli yang menyatakan bahwa TNI sudah committed untuk netral mencerminkan sikap tegas dalam menjaga netralitas. Ancaman non-job terhadap prajurit yang terlibat dalam kegiatan politis menunjukkan bahwa TNI tidak main-main dalam menegakkan aturan.
Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono, Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman, dan Laksamana Muhammad Ali juga menegaskan kewajiban TNI dalam tetap netral selama tahun politik. Dengan demikian, diharapkan TNI dapat memberikan contoh positif dalam menjaga Netralitasnya, menciptakan Pemilu yang bersih, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. #NetralitasTNI
