KAMPAR (Bingkai Riau). Apa yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang beberapa bulan terakir ini terkait ketersedian obat yang kurang karena dampak dari tunggakan klaim Jamkesda sebesar 3,6 Milyar. Kondisi tersebut berdampak kepada pelayanan di RSUD Bangkinang yang akan merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang akan berobat.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol kepada Bingkairiau.com digedung DPRD Kampar, Rabu siang (3/1) dengan tegas mengatakan, “Kita sangat menyayangkan sekali melihat kondisi di RSUD Bangkinang tersebut, rumah sakit tidak boleh kekurangan obat dan ini suatu kecolongan. Seharusnya rumah sakit tidak boleh kekurangan obat,” katanya.
Pihak RSUD Bangkinang harus secepatnya mencari solusi kekurangan obat tersebut karena menyangkut nyawa orang, kurang penanganan obat bisa orang meninggal dunia. Lebih penting masalah obat di RUSD Bangkinang dari pada membangun jalan dan gedung. Kalau terlambat membangun jalan atau suatu gedung tidak akan ada orang yang meninggal dunia, terang Repol.
Tunggakan klaim Jamkesda sebesar 3,6 Milyar tidak terlalu besar di RSUD Bangkinang tersebut, dan ini munkin suatu kelelalain dari Pemkab Kampar yang tidak membayar tunggakan klaim Jamkesda tersebut. Kedepan nya kita dorong kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih menganggarkan dana untuk pengobatan, terutama kepada masyarakat miskin yang ada di Kampar.
Sampai saat ini masih banyak masyarakat Kampar belum terdata di Jamkesda dan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat). Oleh sebab itulah Pemerintah Kampar harus menganggarkan dana lebih besar lagi untuk masyarakat miskin yang terlantar sakit karena dana untuk berobat tidak ada dan peran Pemkab Kampar harus ada disana, seru Repol.
Bagi masyarakat yang tidak terdata di Jamkesda dan KIS, sementara mereka berhak untuk mendapatkan kartu tersebut dan itulah anggaran yang disediakan tersebut untuk mereka. Kita berharap kedepan, tidak ada lagi mayarakat miskin tidak terlayani di RSUD Bangkinang karena sakit, tegasnya. (yl)
