TEMBILAHAN (Bingkai Riau) - Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke VIII di Aula Hotel Harmoni Tembilahan, Rabu (26/4/2017).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili Asisten 2 Bupati, Ketua DPRD Inhil diwakili wakil ketua, Unsur Forkopimda Inhil, Ketua umum Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Riau, Kepala OPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Inhil, anggota DPRD Inhil, pengurus BPC Gapensi Inhil beserta Anggota dan para penasehat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para undangan.
Tema acara kali ini adalah Melalui Musyawarah Cabang VIII BPC Gapensi Kabupaten Inhil Kita Wujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
Asisten 2 Bupati Inhil, H. Rudiansyah mewakili segenap pemerintah Kabupaten Inhil menyambut baik diadakannya Muscab tersebut. Ia mengatakan agar para pengurus yang tebentuk bisa melanjutkan kegiatan yang baik dan memeperbaiki kegiatan yang dinilai melemahkan Gapensi Inhil. "Semoga gapensi lebih baik lagi gapensi adalah partner pemerintah untuk membangun Inhil menjadi lebih baik", katanya. Ia juga mengajak untuk menyatukan tekad demi meningkatkan kualitas kerja. "Mari kita satukan tekad untuk meningkatkan kualitas kerja, dan hendaknya kualitas tersebut senantiasa kita jaga", ajaknya.
Muscab tersebut dibuka langsung oleh Rudi, ia berharap agar sosialisasi tentang Gapensi ini dilakukan di kabupaten hingga kecamatan agar lebih banyak anggota yang masuk dalam Gapensi Inhil. "kami dari pemerintah kabupaten akan selalu lebih memperhatikan kontraktor yang ada di kabupaten Inhil dibanding yang di luar Inhil", ungkapnya.
Sementara itu As'ad, S.Sos selaku ketua BPC Gapensi Inhil mengatakan bahwa anggota Gapensi Inhil memberikan respon yang baik mengenai muscab ini, "Hal ini dibuktikan dengan kehadiran anggota yang cukup ramai". Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten Inhil karena Jasa Pembina Konstruksi adalah pemerintah itu sendiri melalui dinas terkait. As'ad mengatakan kendala dalam hal ini adalah jarangnya pertemuan. "Dulu sistem manual sekarang sistem online pertemuan juga jarang jadi ke depannya diharapkan agar sering diadakan pertemuan dan rapat demi yang membahas kemajuan-kemajuan sistem konstruksi ini", ujarnya. Sedangkan kepada pemerintah ia berharap agar dilakukan sosialisasi mengenai aturan pengadaan barang dan jasa, sebab ia mengakui anggotanya minim pengetahuan tentang hal tersebut.
