SELATPANJANG (Bingkai Riau) - Terkait Sidak Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Propinsi Riau dalam operasi Opson ke kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kamis (16/3/2017) yang mengundang perhatian berbagai kalangan masyarakat di Meranti, hal tersebut menjadi perhatian serius orang nomor satu di Pemda Meranti.
Kehadiran BPOM selama ini, sebelumnya tak pernah berkoordinasi dengan Pemda Kepulauan Meranti saat masuk dan keluar dari Meranti . Dalam kegiatan BPOM dinilai bagai makhluk angkasa Alien. Hal tersebut dikatakan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Msi saat turun ke Pelindo I jalan Pelabuhan Selatpanjang pada Jumad pagi (17/3/2017) tepatnya di Tempat penampungan sementara (TPS) Yang nota benenya masih wilayah kepabeaan Bea Dan Cukai Kepulauan Meranti .
Dalam kehadiran Bupati Irwan bersama Wakil Pimpinan DPRD Riau, Sunaryo, turut serta Plt Sekdakab Yulian Norwis, Wakapolres Kompol Wawan,Camat Tebingtinggi,Rizki Hidayat, Kepala Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selatpanjang Widyo Suparto, dan sejumlah anggota kepolisian dan Satpol PP serta awak Media.
Negara Indonesia memang banyak Undang-undang yang mengatur. Halnya BPOM punya Undang-undang sendiri, halnya Bea Cukai punya Undang undang Kepabeaan. Barang yang datang dikatakan BPOM Ilegal kalau sudah sampai ke Indonesia, sedangkan menurut Bea Cukai bukan demikian, karena barang yang dibawa dari luar negeri terlebih dulu di isolasi di TPS, setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan layak edar baru di edarkan, bila tidak sesuai akan di pulangkan ke negeri asal. Sejak 6 Tahun menjadi Bupati, BPOM belum pernah berkordinasi, sehingga dampak kegiatannya menimbulkan keresahan di tengah- tengah masyarakat.
"Sidak ini hanya menimbulkan keresahan yang menjadi PR Muspida. BPOM juga harus menghormati Muspida di sini," ujar H Irwan lagi.
Disampaikan H Irwan lagi, aktivitas mendatangkan barang dari luar negeri ini sudah menjadi kebudayaan masyarakat pesisir terutama Selatpanjang dan sekitarnya. Aktivitas sudah puluhan tahunnya berlangsung, dikarenakan jarak tempuh antara Meranti - Malaysia sangat dekat.
Sementara, kalau hanya mengandalkan barang dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sumatera Barat, selain jauh, dan lambatnya pasokan barang tiba di Meranti, sehingga menjadi harga lebih tinggi. Itu akan sangat membebani masyarakat di Kepulauan Meranti.
Atas kejadian tersebut, tambah Irwan, melalui DPRD Provinsi Riau, diharapkan adanya pemanggilan pihak-pihak terkait untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Instansi vertikal diminta untuk tidak mengedepankan arogansi dan ego sektoral. Tetapi juga harus melihat sisi-sisi lainnya terutama menyangkut hajat hidup orang banyak. "Mari duduk semeja, kita bahas ini bersama-sama," kata H Irwan.
Kepada masyarakat luas, H Irwan meminta untuk tetap tenang. Pemerintah akan menjamin ketersediaan barang mulai hari ini hingga memasuki bulan puasa. Harga juga dijamin tidak akan naik.
Wakil Pimpinan DPRD Riau Sunaryo merespon harapan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi. Katanya, minggu depan mereka akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membicarakan masalah di Kepulauan Meranti.
"Insyallah dalam waktu dekat DPRD Provinsi Riau akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait. Akan kami undang untuk duduk semeja. Kita harapan masyarakat tidak resah," ujar Sunaryo.(james)
