Siak (Bingkai Riau) – Keterbatasan anggaran daerah tidak menyurutkan upaya Pemerintah Kabupaten Siak mengejar pembangunan. Sepanjang 2026, Kabupaten Siak memperoleh dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp370,84 miliar melalui sejumlah kementerian dan lembaga.
Bupati Siak DR.Afni Zulkifli S.AP ,MSi mengungkapkan, pembiayaan tersebut menyasar berbagai kebutuhan strategis, mulai dari infrastruktur dan layanan publik hingga penguatan pertanian serta perkebunan rakyat.
Afni menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Senin (12/10/2026).
Menurut Afni, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu penopang pembangunan ketika kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah kabupaten terus menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga agar program prioritas daerah memperoleh pembiayaan sesuai kewenangan masing-masing.
“Keterbatasan APBD tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Melalui komunikasi dan koordinasi, kami terus memperjuangkan agar pembangunan Kabupaten Siak tetap memperoleh dukungan melalui APBN,” kata Afni.
Ia menegaskan bahwa upaya memperoleh dukungan tersebut membutuhkan komunikasi yang berkelanjutan dan kerja sama lintas pemerintahan.
“Kami terus berjuang, bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, melangkah ke berbagai arah, mengetuk satu per satu pintu tanpa lelah,” ujarnya.
Afni memandang dukungan anggaran itu sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian.
“Ini bukan sebatas angka, namun juga bukti nyata bahwa kami terus bekerja memperjuangkan Siak dengan seisi-isinya,” tutur Afni.
Jalan, irigasi, dan air bersih mendapat dukungan besar
Infrastruktur menjadi salah satu sektor dengan alokasi anggaran signifikan. Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pemerintah melanjutkan pembangunan jalan rigid beton pada ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 3,5 kilometer.
Pekerjaan tersebut terbagi menjadi dua segmen. Segmen pertama sepanjang 1,8 kilometer memperoleh anggaran Rp25,67 miliar, sedangkan segmen kedua sepanjang 1,7 kilometer mendapat Rp24,24 miliar. Total anggaran untuk kedua segmen mencapai Rp49,91 miliar.
Selain jalan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp90,84 miliar untuk pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 50 titik. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama juga mendapat dukungan Rp48,97 miliar.
Sementara itu, pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh memperoleh anggaran Rp3,39 miliar.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperbaiki konektivitas wilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.
Rehabilitasi 541 rumah dan revitalisasi 85 sekolah
Dukungan APBN juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui program rehabilitasi 541 unit rumah dengan anggaran Rp10,82 miliar.
Pada sektor pendidikan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp54,2 miliar untuk revitalisasi 85 satuan pendidikan di Kabupaten Siak sepanjang 2026. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika Siak memperoleh pagu Rp31,9 miliar untuk 36 satuan pendidikan.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang signifikan lebih dari 100 persen, mencakup revitalisasi 85 satuan pendidikan, dengan anggaran mencapai Rp 54,2 miliar dan kemungkinan akan terus bertambah,” kata Afni.
Peningkatan dukungan tersebut diharapkan membantu memperbaiki fasilitas sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik.
Fasilitas kesehatan diperkuat dengan peralatan medis
Pada sektor kesehatan, dukungan pemerintah pusat mencakup pembangunan gedung Cytotoxic Drugs Safety Cabinet (CDSC) di RSUD Tengku Rafi’an dengan anggaran Rp1,3 miliar.
Pengadaan tiga unit FDR X Air Portable X-Ray beserta perangkat lunak Laptop QXR AI Software memperoleh anggaran Rp3,84 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk pengadaan alat mammografi dan Rp450 juta untuk pembangunan instalasi gawat darurat (IGD).
Dukungan lainnya berupa pengadaan berbagai peralatan kesehatan untuk puskesmas dan puskesmas pembantu, serta 47 paket alat laboratorium bagi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Siak.
Berbagai pengadaan tersebut diharapkan memperkuat sarana pelayanan kesehatan dan mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat.
Pelestarian museum dan bangunan bersejarah tetap berjalan
Selain pembangunan fisik dan pelayanan dasar, Pemkab Siak memperjuangkan anggaran untuk merawat warisan sejarah dan kebudayaan Melayu.
Rehabilitasi Museum Istana Asserayah Al Hasyimiyah Siak mendapat anggaran Rp2,2 miliar, sedangkan rehabilitasi Museum Budaya dan Sejarah Siak Balairung Sri memperoleh Rp2,7 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp600 juta untuk perencanaan dan pengawasan rehabilitasi Istana dan Museum Balairung Sri, Rp272 juta untuk pemeliharaan Museum Balairung Sri, serta Rp227 juta untuk penyelenggaraan pameran temporer.
Afni menegaskan bahwa pelestarian kebudayaan harus tetap mendapat perhatian meskipun daerah menghadapi pengurangan transfer anggaran.
“Keterbatasan APBD justru dijadikan pemicu semangat untuk terus memperjuangkan agar pelita kebudayaan yang menjadi akar dari peradaban tetap terjaga,” ujarnya.
Pemkab Siak juga akan mengupayakan pendanaan lanjutan untuk rehabilitasi sejumlah museum dan bangunan budaya. Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.
Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kelestarian bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan identitas budaya Melayu bagi generasi mendatang.
Pertanian dan perkebunan rakyat memperoleh dukungan
Penguatan ekonomi masyarakat turut menjadi bagian dari pembiayaan pemerintah pusat. Pada 2026, Kabupaten Siak memperoleh bantuan 161 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai lebih dari Rp15,57 miliar.
Afni menyebut Siak sebagai salah satu kabupaten penerima alsintan terbanyak di Provinsi Riau. Bantuan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas, mempercepat pekerjaan pra panen dan pascapanen, serta menekan biaya operasional usaha tani.
Dukungan untuk perkebunan kelapa sawit rakyat disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Koperasi Sekato Jaya Lestari memperoleh bantuan pupuk dan pestisida sebanyak 977.468 kilogram/liter.
Peningkatan jalan kebun juga diberikan kepada Gapoktan Gaharu Sejahtera sepanjang 11,35 kilometer dan Koperasi Produsen Syariah Tunas Karya Sejahtera sepanjang 18,4 kilometer.
Sementara itu, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjangkau 646 pekebun dengan luas lahan 1.490,63 hektare. Program tersebut memperoleh dukungan dana Rp89,41 miliar untuk mendukung peremajaan kebun dan menjaga keberlanjutan perkebunan rakyat.
BLK Siak mendapat anggaran pelatihan Rp658 juta
Peningkatan keterampilan tenaga kerja juga masuk dalam program yang memperoleh dukungan pemerintah pusat. Balai Latihan Kerja (BLK) Siak mendapat anggaran pelatihan senilai Rp658 juta bagi putra-putri daerah.
Untuk memperluas dukungan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, Afni mengatakan Pemkab Siak akan terus mengajukan program prioritas kepada kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan kelengkapan administrasi menjadi bagian penting dalam proses pengusulan tersebut.
“Program-program prioritas Siak akan terus kita bawa secara aktif ke kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya, dengan memastikan kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan persyaratan lainnya, sehingga dukungan melalui APBN dapat semakin banyak masuk ke Kabupaten Siak pada masa-masa yang akan datang,” kata Afni.
Dukungan APBN sekitar Rp370,84 miliar sepanjang 2026 memberikan ruang bagi Kabupaten Siak untuk melanjutkan berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik hingga penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian budaya Melayu. Pemkab Siak selanjutnya berupaya menjaga kesinambungan program tersebut melalui koordinasi dan pengajuan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat. (Inf/Andre)
