Pemkab Siak hadiri Pertemuan dengan Komisi V DPR RI,Sekda Arfan sampaikan beberapa usulan

SIAK ( Bingkai Riau ) - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman menghadiri pertemuan Pemerintah Provinsi Riau, bersama Komisi V DPR RI, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Kota Pekanbaru, Jum’at (14/7/2023).

Dalam kesempatan ini, Sekda Siak Arfan Usman menyampaikan beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Siak, salah satunya adalah beberapa Ruas jalan Nasional yang ada di Kabupaten Siak. 

"Ada beberapa ruas jalan Nasional yang ada di Kabupaten Siak, yang kami mohon untuk menjadi Prioritas oleh Pemerintah Pusat, yakni ruas jalan Nasional Minas - Kandis, ruas jalan Nasional KM 11 Buatan - Buton", jelas Arfan. ## Pimpinan rombongan Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal yang juga Wakil Ketua Komisi V menjelaskan,Kunjungan Reses ini dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang berkaitan denga APBN dan yang berkaitan dengan Komisi V.

Selain itu,Komisi V DPR RI juga ingin mendengar Aspirasi dan masukan dari Kepala Daerah se Provinsi Riau tentang Program-program yang mungkin sudah berjalan atau yang akan diusulkan kepada Komisi V.

"Kami berharap dengan diskusi ini bisa memberikan masukan atau usulan kepada kami, apalagi kita tahu di Provinsi Riau ini ada dua anggota DPR RI yang menjadi wakil di Komisi V, yakni Pak Syahrul dan Pak Effendi, Mudah-mudahan dengan berjalannya diskusi nanti itu bisa menghasilkan sesuatu yang akan kami bicarakan pada waktu kami Rapat dengan Kementerian terkait, Hasil kunjungan kerja Reses ini akan kami sampaikan dan dibahas dalam Rapat komisi," paparnya.

Rombongan Komisi V meliputi Anggota DPR RI Effendi Sianipar, Fraksi PDIP Dapil Riau I, Syahrul Aidi Maazat Fraksi PKS Dapil Riau II, Sudjadi PDIP Dapil Jatim VI, Cen Sui Lan Fraksi Golkar Dapil Kepri, Tamanuri Fraksi Nasdem Dapil Lampung II serta Irmawan Fraksi PKB Dapil Aceh I.

Selain tu, juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga dalam rombongan Komisi V, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Basarnas RI.rls (Inf)