DPRD Riau Perjuangkan Dana Desa Di APBD 2018

 

Pekanbaru (Bingkai Riau) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengakui pihaknya sedang memperjuangkan dana desa untuk tahun 2018 minimal sebesar Rp 500 juta  hingga Rp 1 M per desa. 

 

Namun untuk saat ini sedang dicari pola atau mau dikonfirmasi tentang aturan apakah penyaluran bisa dalam bentuk hibah atau bantuan keuangan atau pola OMS (Organisasi Masyarakat Sekitar) seperti yang sudah pernah ada dahulu.

 

"Rencana dana desa inikan diusulkan ke pusat sebesar Rp 50 juta per desa dan disarankan untuk tahun 2018 didablekan penerimaanya Rp 100 juta per desa. Pada prinsipnya DPRD Riau terutama Banggar menginginkan dana ini minimal Rp 500 juta hingga Rp 1 M per dasa. 

 

Hanya saja sedang dicari polanya seperti apa, apakah hibah, bankeu atau OMS," sebutnya disela-sela rapat paripurna yang akan dipimpinya .

 

Novilwaldy menyatakan, dalam penggunaannya nanti juga diserahkan pada desa yang bersangkutan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari desa. Apakah untuk pembangunan irigasi tersier, jalan untuk mengeluarkan hasil pertanian dan sebagainya. 

 

"Ini akan lebih efektif mengingat selama ini kegiatan yang diusulkan lewat muren tidak pernah terealisasi, bahkan program yang tidak diusulkan malah yamg keluar," ungkap Noviwaldy.

 

Ia memaparkan, secara pribadi dirinya lebih menginginkan kalau pola yang digunakan adalah sistim OMS seperti yang sudah dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya. 

"Sistim ini akan lebih menghidupkan perekonomian masyarakat desa. Pekerja adalah masyarakat sekitar dengan diberikan honor. Sehingga bahan yang dibeli adalah barang yang ada dijual di desa tersebut. Jadi uang berputar di desa itu," tuturnya.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi lagi dengan kegiatan ditentukan oleh desa, apakah tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dengan kabupaten/kota maupun provinsi, ia mengatakan tidak akan terjadi. 

 

Pasalnya, kegiatan yang akan dikerjakan diusulkan dalam bentuk proposal yang diajukan ke provinsi yang disetujui tentunya lewat pemerintah di kabupaten/kota. "Di samping itu ini akan diawasi bersama-sama dan ada pula tenaga pendampingnya," kata Noviwaldy.(mcr)