• Follow Us On : 

Kartel Energi Penyebab Subsidi Tarif Listrik 900 VA Dicabut

Kartel Energi Penyebab Subsidi Tarif Listrik 900 VA Dicabut Meteran Listrik. (Antara)
Jumat, 16 Juni 2017
Jakarta (Bingkai Riau) - Pemerintah dinilai gagal mengendalikan kartel energi, sehingga harus mencabut subsidi listrik 900 volt ampere dan mengorbankan 18,7 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang umumnya masyarakat miskin.
 
“Tarif listrik seharusnya tidak perlu naik kalau pemerintah serius kendalikan spekulan atau kartel energi. Ini bukti kegagalan pemerintah mengendalikan kartel,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangannya, Jumat, 16 Juni 2017.
 
Dia mengungkapkan, kartel tersebut justru bisa mengendalikan pemerintah melalui Kementerian ESDM karena mereka menguasai 80 persen pasokan listrik PLN sebagai independent power producer (IPP). Adapun, PLN hanya memproduksi 20 persen listrik.
 
"BUMN seharusnya mengaplikasikan pasal 33 UUD 1945, tetapi ini tidak. Listrik kita umumnya pakai batu bara yang ditambang dari permukaan tanah, tetapi harganya lebih mahal dari negara lain yang tidak punya batu bara,” ungkapnya.
 
Seperti diketahui, harga listrik di Indonesia US$11 sen/kWh, atau lebih tinggi dari negara sekelas Amerika Serikat (US$3 sen/kWh), Eropa dan Korea Selatan (keduanya US$6 sen/kWh).
Sementara itu, untuk sesama negara Asia, harga listrik di Bangladesh 'hanya' US$3 sen/kWh, Malaysia US$6 sen/kWh, Vietnam US$7 sen/kWh dan Kamboja US$9 sen/kWh.
 
Bambang menilai pencabutan subsidi listrik 900 VA ini juga mengakibatkan multiplier effect yang panjang sehingga kelompok masyarakat miskin semakin terpuruk.
 
Perlu diketahui, pencabutan subsidi listrik juga akan memukul sektor usaha mikro dan kecil seperti penjual bakso. Sebab, jumlah UMK yang menikmati listrik 900 VA sebanyak 50 persen.
 
Dampak lainnya adalah muncul masalah keamanan, terutama di perkampungan yang belum tersedia penerangan jalan umum oleh PLN. "Jelas, kartel energi menyebabkan harga listrik mahal dan lebih kejam dari kartel pangan. Presiden Jokowi harus berani membenahi masalah ini,” ucap Bambang.
 
Sumber: Viva.co.id
 
 
Akses www.bingkairiau.com Via Mobile m.bingkairiau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
  • Ahok Cabut Permohonan Banding
    Senin, 22 Mei 2017 - 20:32:18

    Ahok Cabut Permohonan Banding

    Jakarta (Bingkai Riau) - Keluarga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mencabut permohonan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri.
  • Cuma Dapat Janji, Ribuan Perangkat Desa Ingin Ketemu Jokowi
    Selasa, 24 Oktober 2017 - 17:45:31

    Cuma Dapat Janji, Ribuan Perangkat Desa Ingin Ketemu Jokowi

    Jakarta (Bingkai Riau) – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menjanjikan kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terkait kese.
  • Awas, Serangan Ransomware di Ponsel Android Meroket
    Selasa, 18 Juli 2017 - 17:37:19

    Awas, Serangan Ransomware di Ponsel Android Meroket

    Jakarta (Bingkai Riau) - Ransomware telah menyita perhatian karena menyerang negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa waktu lalu ransomware ini h.
  • Pemerintah: Idul Adha 1 September
    Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:57:37

    Pemerintah: Idul Adha 1 September

    Jakarta (Bingkai Riau) - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag RI) selesai menggelar sidang isbat penentuan 1 Zulhijah 1438 H. Hasilnya diputu.
  • KPK Diminta Bersihkan Korupsi di PLN
    Kamis, 26 Oktober 2017 - 17:12:56

    KPK Diminta Bersihkan Korupsi di PLN

    Jakarta (Bingkai Riau) - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak mengusut dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Listrik Negara. Ditaksir negara mengalami ke.
  • Mabes Polri Dalami Hubungan Bom Kampung Melayu dan Bom Manchester
    Kamis, 25 Mei 2017 - 20:03:37

    Mabes Polri Dalami Hubungan Bom Kampung Melayu dan Bom Manchester

    Jakarta - Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan adanya keterkaitan serangan bom Kampung Melayu, J.
BERITA LAINNYA
KABAR TERKINI
BERGABUNG DI SINI
Fokusmetro.com
KABAR POPULER