Hadiri Rakornas Pengendalian Karhutla 2017, Gubri: Riau Harus Bebas Asap

JAKARTA (Bingkai Riau) - Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Peserta Rapak Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Tampak turut hadir bersama Gubri Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Danrem 031 Wirabima Brigjend Nurendi. Bebearapa Kepala Daerah di Riau juga turut hadir, seperti Bupati Rohil Soeyatno, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Walikota Dumai Zulkifli AS, Wabup Siak Alfedri, Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi dan Sekdakab Inhil Said Syarifuddin.

Selain itu turut hadir beberapa Kapolres di Riau dan Kadis LHK Riau Yulwiriati Moesa.

Presiden RI Joko Widodo dalam pengarahannya mengingatkan kepada seluruh daerah agar tahun 2017 ini karhutla bisa diminimalisir sedemikian rupa. Ia juga meminta upaya antisipasi ditingkatkan.

Beliau juga mengingatkan jangan sampai kasus kebakaran 2015 yang cukup parah terulang kembali. Kebakaran yang terjadi di beberapa pulau saat itu menghanguskan hingga 2,6 juta hektar kawasan hutan. Akibat dari kebakaran itu, total kerugian materi mencapai 220 triliun rupiah kurang lebih, dari berbagai sektor yang terkena dampak, termasuk penerbangan. Belum lagi korban masyarakat yang terserang ISPA mencapai sekitar 504.000 orang. Hutan yg terbakar mencapai 2,6 jt ha. Ini semua tidak boleh terulang lagi.

Sementara itu Gubri menyatakan komitmennya untuk mengantisipasi secara maksimal dengan bekerjasama bersama semua pihak. “Riau 2017 harus seminimal mungkin terjadi kebakaran hutan. 2016 sudah ditunjukkan bahwa kebakaran hutan di riau jauh berkurang. Ini bukti komitmen dan kinerja semua pihak,” papar Gubri.

Lebih lanjut beliau juga mengajak masyarakat yang berada di kawasan hutan agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan karena dampaknya sangat merugikan, termasuk mereka sendiri.

“Masyarakat juga harus menyadari bahwa membakar hutan terutama untuk membuka lahan sebenarnya sangat merugikan,” tutupnya. ***