RSUD Harus Mampu Mengatasi Kelangkaan Obat
KAMPAR (Bingkai Riau) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang beberapa bulan terakir ini terjadi kelangkaan obat karena dampak dari tunggakan klaim Jamkesda sebesar 3,6 Milyar. Kondisi tersebut berdampak kepada pelayanan di RSUD Bangkinang yang akan merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang akan berobat.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol, S.Ag kepada Bingkairiau.com di gedung DPRD Kampar, baru – baru ini mengatakan, “Kita sangat menyayangkan sekali melihat kondisi di RSUD Bangkinang tersebut, rumah sakit tidak boleh kekurangan obat dan ini suatu kecolongan. Seharusnya rumah sakit tidak boleh kekurangan obat,” katanya.
Terkait tunggakan klaim Jamkesda sebesar 3,6 Milyar tidak terlalu besar di RSUD Bangkinang tersebut, ini munkin suatu kelelalain dari Pemkab Kampar yang tidak membayar tunggakan klaim Jamkesda tersebut. Kedepan nya kita dorong kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih menganggarkan dana untuk pengobatan, terutama kepada masyarakat miskin yang ada di Kampar.
Pihak RSUD Bangkinang harus secepatnya mencari solusi kekurangan obat tersebut karena menyangkut nyawa orang, kurang penanganan obat bisa orang meninggal dunia. Lebih penting masalah obat di RUSD Bangkinang dari pada membangun jalan dan gedung. Kalau terlambat membangun jalan atau suatu gedung tidak akan ada orang yang meninggal dunia, terang politisi Golkar Kampar ini.
Diterangkan nya lebih lanjut, sampai saat ini masih banyak masyarakat Kampar belum terdata di Jamkesda dan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat). Oleh sebab itulah Pemerintah Kampar harus menganggarkan dana lebih besar lagi untuk masyarakat miskin yang terlantar sakit karena dana untuk berobat tidak ada dan peran Pemkab Kampar harus ada disana.
Bagi masyarakat yang tidak terdata di Jamkesda dan KIS, sementara mereka berhak untuk mendapatkan kartu tersebut dan itulah anggaran yang disediakan tersebut untuk mereka. Kita berharap kedepan, tidak ada lagi mayarakat miskin tidak terlayani di RSUD Bangkinang karena sakit.
Kita berharap kepada Direktur RSUD Bangkinang yang baru agar bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi apa yang terjadi sekarang ini di RSUD Bangkinang. Hal tersebut menyangkut nyawa manusia, karena menyangkut ketersedian obat di RSUD dan ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. (yl)
Jalan Rusak Diperbatasan Sudah Menjadi Prioritas
Anggota DPRD Kampar, Diski
Jalan dari Desa Bandar Picah Kecamatan Koto Kampar Hulu kebatas Rokan Hulu hancur. Hancurnya jalan tersebut membuat anak - anak sekolah susah pergi sekolah karena jalan tanah tersebut sudah banyak berlubang besar sehingga sepeda motor susah lewat.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kampar, Diski ketika dihubungi melalui telepon genggam baru – baru ini mengatakan, Terkait jalan dari Bandar Picak sampai ke Dusun Batas Kecamatan Koto Kampar Hulu memang diakui belum diaspal. Tetapi Pemerintah Propvinsi Riau telah memprioritas pembangunan ruas jalan Muara Takus ke Dusun Batas tersebut.
Provinsi Riau melalui Dinas terkait telah mengerjakan ruas jalan tersebut, mulai dari tahun 2016 dan sampai tahun 2017 kemaren. Pengerjaan jalan tersebut pengaspalan hotmix, sekarang ini yang belum diaspal sepanjang lebih kurang 4 Km sampai kebatas Kabupaten Rokan Hulu. Kita harus maklumi jalan menuju Dusun Batas tersebut belum diaspal karena keterbatasan anggaran.
Masyarakat harus bersabar, karena jalan tersebut sudah menjadi prioritas untuk dispal oleh Provinsi Riau. Kita juga berharap tahun 2018 ini jalan menuju Batas bisa dilanjutkan pengaspalan nya oleh Provinsi Riau, Mudah - mudahan harapan masyarakat yang ada disana bisa terkabulkan dengan baik.
Diterangkan lebih lanjut oleh Diski, untuk diketahui bahwa pengerjaan pengaspalan jalan tidak bisa sekaligus, karena menyangkut anggaran. Perhatian Provinsi Riau untuk ruas jalan Muara Takus ke Dusun Batas tersebut sudah bagus, hanya tinggal sekitar 4 Km lagi yang belum diaspal.
Pada prinsipnya kita sangat mendukung apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang pembangunan jalan menuju Batas dan apalagi jalan tersebut menghubungkan Kampar dengan Kabupaten Rohul, katanya. (yl)
BNK Harus Secepatnya Diselamatkan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar, Iib Nursaleh,S.Kom
Terkait kondisi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang sudah 6 bulan pegawainya tidak gajian sebanyak 50 orang dengan total sebesar 1/5 Milyar lebih. Terhitung bulan April 2017 BNK Kampar tidak lagi menerima rehabilitasi bagi masyarakat miskin, karena anggaran tidak ada, dilain sisi didaerah Kabupaten Kampar banyak pemakai Narkoba.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar, Iib Nursaleh,S.Kom ketika dihubungi Bingkairiau.com melalui telepon genggam baru – baru ini mengatakan, kita sangat menyayangkan sekali melihat kondisi BNK Kampar yang sudah 6 bulan tidak gajian karyawan nya. Dilain sisi Kampar darurat Narkoba dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan kita sangat prihatin melihat kondisi tersebut.
“Kita pada prinsipnya sangat mendukung BNK dalam melakukan pencegahan pemakai Narkoba dan rehabilitasi kepada pemakai Narkoba dan hal tersebut perlu didukung oleh anggaran. Sekarang ini anggaran BNK tidak ada lagi dan bagai mana mereka akan bekerja,” terangnya.
Ketika disinggung mengenai tidak gajian pegawai BNK Kampar sebanyak 50 orang selama 6 bulan terakir, terhitung bulan Juli sampai Desember 2017, karena anggaran tidak ada dan pihak BNK telah mengajukan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017 tetapi dicoret. Iib Nursaleh dengan tegas mengatakan, “Kepada siapa mereka mengajukan anggaran pada tahun 2017, kami dari Komisi II DPRD Kampar tidak pernah membahas anggaran untuk BNK Kampar untuk tahun 2017 ,” ungkapnya.
Siapa yang mencoret anggaran BNK tersebut dan perlu pihak BNK mengatakan nya, karena anggaran untuk BNK sangat diperlukan di Kabupaten Kampar untuk pencegahan Narkoba serta rehabilitasi pemakai Narkoba. Kampar sekarang ini dalam kondisi darurat Narkoba, di lain sisi BNK tidak punya anggaran dan bagai mana mereka akan bekerja sementara anggaran tidak ada.
Dikatakan lebih lanjut oleh Iib Nursaleh, dengan kondisi yang ada sekarang ini di BNK, kita dari DPRD Kampar bersama pihak eksekutif akan membahas secepat munkin tentang kondisi BNK tersebut. Kalau ada dana cadangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk bisa dipakai dan tidak bertentangan dengan aturan dan dana tersebut bisa digunakan untuk BNK Kampar, karena Kampar kondisi darurat Narkoba.
Sekarang ini, masyarakat yang tidak punya uang ingin rehabilitasi di BNK tidak bisa, karena anggaran tidak ada dan kondisi tersebut sangat sedih kita melihatnya. Dilain sisi katanya, Kampar sudah darurat Narkoba perlu pencegahan untuk mengurangi pemakai Narkoba.
BNK Kampar harus secepat munkin diselamatkan, kalau Pemerintah Kampar serius membrantas Narkoba. Kami dari Komisi II akan menunggu arahan dari pimpinan DPRD Kampar, karena permasalahan ini sudah sampai ke pemimpinan DPRD. Kalau pimpinan DPRD Kampar mengarahkan permasalahan ini kepada kami di Komisi II dan kami akan rapat di Komisi II untuk mencari solusi permasalahan tersebut, seru anggota DPRD Kampar dari Golkar ini.(yl)
