KAMPAR (Bingkai Riau) - Kita sangat menyayangkan sekali aset milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang tidak jelas keberadaan nya dan sebagian dikuasai oleh yang tidak berhak memakai nya. Seperti mobil Dinas (mobnas) yang masih dikuasai oleh yang tidak berhak memakai nya.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kampar Juswari Umar saat rapat dengar pendapat atau hearing di ruangan komisi III digedung DPRD Kampar, Senin (20/3) pagi. Diterangkan lebih lanjut oleh Juswari, Mobil Dinas yang dikuasai oleh yang tidak berhak memakainya merupakan tindak pidana.

Kepala BPKAD Kabupaten Kampar, Edward dalam hearing mengatakan, memang kita akui, masih ada mobil dinas milik Pemkab Kampar dikuasai oleh orang tidak berhak. Hal tersebut kita akan berupaya untuk menertibkan mobil dinas tersebut.

Diterangkan lebih lanjut Edward, bagi mobil dinas yang sudah lama bisa dilelang dan bagi mobil dinas yang masih layak pakai akan ditertibkan. Kita akan bekerja sama dengan Satpol PP Kampar untuk menertibkan mobil dinas.

Ketua Komisi III DPRD Kampar, Ramadhan juga mempertanyakan tentang keberadaan mobil dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar yang baru tidak jelas keberadaan nya. Saya minta kepada pihak terkait untuk mengembalikan kembali mobil dinas milik Sekdakab Kampar yang baru tersebut.

Ditegaskan oleh Ramadhan, BPKAD Kabupaten Kampar dan Satpol PP harus tegas untuk menertibkan mobil dinas. Tidak ada istilah sistim kekeluargaan untuk menertibkan aset daerah, selama ini sistim kekeluargaan untuk menertibkan aset daerah dan termasuk mobil dinas tidak berjalan. Oleh sebab itu ketegasan sangat diperlukan untuk menertibkan seluruh aset daerah.

Anggota Komisi III dari partai Hanura, Zulkifli dengan tegas juga mengatakan, tidak hanya mobil dinas yang tidak jelas keberadaan nya dan alat berat juga banyak tidak jelas keberadaan nya. Dilain sisi biaya untuk biaya perawatan dianggarkan terus. (yl)